Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta

POSITIVISME, UTILITARIANISME, HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS KENDENG: STUDI FILSAFAT HUKUM ATAS PUTUSAN PK MA NO. 99 PK/TUN/2016

2026-10-16T07:33:52+07:00

Penelitian ini menganalisis konflik hukum ekologis antara pembangunan pabrik semen dan perlindungan Kawasan Karst Pegunungan Kendeng pasca Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Masalah utama penelitian berfokus pada dinamika penerbitan izin lingkungan baru oleh Pemerintah Daerah yang mengindikasikan ketegangan antara kepatuhan hukum formal dan pencapaian keadilan substantif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membedah posisi serta perbedaan cara pandang tiga mazhab filsafat hukum Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Hukum Progresif dalam menilai keabsahan putusan serta memposisikan konflik antara tujuan pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Positivisme Hukum menilai putusan sebatas kepatuhan terhadap hierarki norma tertulis dan prosedur administratif. Utilitarianisme membenarkan pembatalan izin berdasarkan kalkulasi kemanfaatan social ekologis yang lebih besar bagi masyarakat luas dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sementara itu, Hukum Progresif menempatkan putusan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif bagi masyarakat rentan. Kontribusi penelitian ini memperkaya diskursus filsafat hukum mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada formalitas administrasi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial

Problematika Konstitusional Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah TNI/Polri: Antara Diskresi Eksekutif, Netralitas, dan Asas Demokrasi Lokal

2026-10-20T09:43:45+07:00

The transitional policy towards the 2024 National Simultaneous Regional Elections (Pilkada) has resulted in a massive vacuum of definitive regional head positions, which are subsequently filled by Acting Regional Heads (Penjabat Kepala Daerah). A constitutional problematic arises when the central government appoints active military (TNI) and police (Polri) officers as Acting Regional Heads. This study aims to examine the legal validity of appointing active TNI/Polri officers as Acting Regional Heads from the perspectives of civilian supremacy, institutional neutrality, and the principle of local democracy. This study utilizes a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results demonstrate that, first, the appointment of active TNI/Polri officers as Acting Regional Heads constitutes an abuse of executive discretion (detournement de pouvoir) that violates the imperative norms of Article 47 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI and Article 28 paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the Polri. Second, such top-down policy severely degrades the principle of local democracy mandated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, distorts constitutional accountability, and disobeys the mandate of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022, which requires a transparent and democratic mechanism. This research recommends the immediate enactment of a specific Government Regulation (PP) regarding the appointment procedures for Acting Regional Heads, which strictly prohibits the involvement of active military/police apparatus to preserve the purity of local democracy and the neutrality of state apparatus.

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK USIA DINI MELALUI INTEGRASI NILAI KEAGAMAAN DAN HUKUM POSITIF

2026-10-20T09:46:25+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini melalui integrasi nilai keagamaan dan hukum positif pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mataram serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada beberapa lembaga PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan dilakukan melalui pembiasaan perilaku santun, penanaman kasih sayang, empati, dan budi pekerti, kegiatan parenting, pengawasan lingkungan belajar, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul. Integrasi nilai keagamaan dapat diperkuat melalui ajaran Islam, seperti rahmah (kasih sayang), amanah (tanggung jawab), dan keadilan, serta nilai Hindu, seperti ahimsa (tidak menyakiti), dharma (kewajiban moral), dan tat tvam asi sebagai landasan pengembangan empati dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etik dalam membangun perilaku tanpa kekerasan, sedangkan hukum positif memberikan dasar normatif untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Namun, integrasi keduanya belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan tertulis, standar operasional prosedur (SOP) yang baku, pelatihan guru yang merata, dan mekanisme perlindungan anak yang seragam. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan memerlukan sinergi antara pendidikan nilai keagamaan, kepatuhan terhadap hukum positif, penguatan kapasitas pendidik, dan kebijakan kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, lembaga PAUD perlu mengembangkan sistem pencegahan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

AWIG-AWIG DAN TRI HITA KARANA DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

2026-10-20T09:55:24+07:00

Hukum adat sebagai yang hidup dalam masyarakat Bali serta hubungan normatifnya dengan hukum negara melalui perspektif pluralisme hukum. Fokus kajian diarahkan pada pertanyaan bagaimana Tri Hita Karana memberi landasan nilai bagi awig-awig dan bagaimana pengakuan hukum negara dapat menjaga, sekaligus berpotensi membatasi, otonomi masyarakat adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer mencakup ketentuan konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan peraturan terkait desa adat; bahan sekunder meliputi literatur hukum adat, pluralisme hukum, living law, serta kajian mengenai Tri Hita Karana dan awig-awig. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah relasi antara keberlakuan sosial, pengakuan negara, dan ukuran keadilan. Kajian menunjukkan bahwa awig-awig tidak tepat dipahami semata-mata sebagai aturan lokal yang berlaku karena toleransi negara, melainkan sebagai tatanan normatif yang memiliki konteks, legitimasi sosial, dan mekanisme internal. Namun, keberadaan sosial suatu norma tidak dengan sendirinya menjamin keadilannya. Tri Hita Karana dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk memahami relasi spiritual, sosial, dan ekologis, sementara prinsip partisipasi, kesetaraan, proporsionalitas, perlindungan hak, dan kepastian hukum diperlukan untuk menilai pembentukan serta penerapannya. Artikel ini menawarkan pemahaman bahwa pluralisme hukum yang berkeadilan perlu mengakui otonomi dan dinamika hukum adat tanpa mengisolasinya dari jaminan konstitusional dan prinsip hak asasi manusia.

PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH

2026-10-20T13:09:13+07:00

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of—and the obstacles to—rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Central Lombok. This research employs a normative-empirical approach, examining law both as a set of statutory norms and as a social phenomenon, utilizing both legal-statutory and sociological perspectives. Data were gathered from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II LPKA in Central Lombok aligns with the mandates of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Correctional System Law. This is evidenced by the institution’s provision of programs focused on fostering self-reliance and personal development, as well as medical and social rehabilitation—including urine testing, adolescent health services (posyandu remaja), counseling, health screenings, stress management, legal awareness training, education on the dangers of narcotics, group dynamics, religious activities, and periodic guidance provided by assigned guardians every three months. However, several obstacles hinder these efforts, including a shortage of qualified human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively short duration of the juveniles' sentences, which limits the overall effectiveness of the rehabilitation process.

Keywords: Rehabilitation, Juveniles under Supervision, LPKA (Juvenile Correctional Institution)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan juga hambatan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, kemudian Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal.

Kata kunci: Rehabilitasi, Anak Binaan, LPKA