Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK <p style="text-align: justify; color: #000000;"><strong>Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta</strong> (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year on May and November, which spreads throughout Indonesia in open acces.</p> Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram en-US Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta 2622-3821 <p>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</p> <ul> <li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>&nbsp;that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</li> </ul> <ul> <li>Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</li> </ul> <ul> <li>Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.</li> </ul> MERARIK KODEQ ANTARA TRADISI DAN PROBLEMATIKA YURIDIS PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2466 <p class="Default" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Book Antiqua',serif;">Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis kausalitas antara <em>merariq kodeq </em>dengan tradisi masyarakat Suku Sasak Lombok dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan <em>merarik kodeq</em>. Penelitian ini menggunakan normative empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa <em>Merarik kodeq </em>bukan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Suku Sasak. Dikatakan demikian, karena tradisi <em>merarik </em>itu sendiri memiliki pakem adat yang mengedepankan pada nilai tanggung jawab dan kemandirian yang jika dikalkulasikan akan merujuk pada usia kedewasaan pelaku <em>merarik </em>maka perbuatan <em>merarik kodeq </em>merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder. Nilai kearifan lokal yang dikedepankan sebagai upaya pencegahan perbuatan <em>merarik kodeq </em>lebih tertuju pada pendekatan kekeluargaan akan kemandirian dan tanggung jawab berupa pemberian pemahaman akan dampak negatif <em>merarik kodeq </em>baik oleh perangkat desa, Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat. Namun penerapan pendekatan kekeluargaan ini belum berjalan efektif dikarenakan dari aspek struktur, kewenangan pencegahan seakan-akan tertuju pada peran Kantor Urusan Agama untuk menolak pencatatan pernikahan dan hanya bersifat sanksi administratif kependudukan semata sehingga diperlukan keberadaan lembaga adat yang memiliki otoritas penjatuhan sanksi pidana dan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa <em>merarik kodeq </em>ini. Kemudian dari aspek kultur yang mengacu pada rendahnya pemahaman masyarakat akan pakem tradisi <em>merarik </em>, aspek substansi yang telah menunjukkan kepekaan perangkat masyarakat di tingkat desa dan dusun dalam bentuk regulasi aspek substansi menjadi satu-satunya komponen perlindungan dan penegakan hukum yang berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan <em>merarik kodeq </em>itu sendiri.</span></p> Habibi Habibi I Putu Pasek Bagiartha W ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2025-05-08 2025-05-08 8 1 1 21 10.53977/wk.v8i1.2466 PENERAPAN KONSEP ESG DALAM REGULASI DAN PRAKTIK HUKUM DI SEKTOR ENERGI https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2473 <p>Penelitian ini mengkaji peran penting Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor energi dan tantangan implementasinya di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada implikasi hukum dari kegagalan kepatuhan terhadap ESG dan regulasi lingkungan, serta<br>tantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG. Melalui analisis regulasi lingkungan Indonesia, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang 1992 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi lokal dan<br>standar ESG internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadapstandar ESG dapat mengakibatkan sanksi finansial berat, tuntutan hukum, dan kerusakanreputasi perusahaan. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan regulasiantarnegara, ketidakselarasan antara regulasi lingkungan dan standar ESG, serta kesulitandalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukanpenguatan kerangka regulasi melalui pembentukan unit penegakan hukum khusus,peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan standardisasi pelaporan ESG untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi</p> Nakzim Khalid Siddiq Diman Ade Mulada Arief Rahman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2025-05-08 2025-05-08 8 1 22 35 10.53977/wk.v8i1.2473 MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KOTA MATARAM https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2474 <p>Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai ddengan kondisi dan kenutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah.Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat evektifitas yang cukup&nbsp;&nbsp; tinggi.&nbsp;&nbsp; Terbukti dari setiap tahunnya lahan parkir selalu bertambah dikarenakan merupakan kebutuhan dari setiap pemilik usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan sosiologis, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan.Pembayaran atau penagihan Pajak di Kota Mataram dibayarkan normal berdasarkan laporan SPTPD apabila masih dalam tenggang waktu pembayaran atau pelaporan SPTPD, apabila memasuki masa teggang teguran akan dibayarkan dengan sanksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan pajak terhutang dibayar dengan saksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan dan sanksi denda 25% dari pokok apabila masa pemeriksaan dan penetapan secara jabatan (SKPDKB). Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang di atur dalam perudang-undangan, namun untuk penerapan sanksi sampai kepada tahap penyitaan untuk pajak parkir masih belum ada.&nbsp; masih ada&nbsp; beberapa Kendala dalam pengelolaan pajak parkir salah satunya adalah masisih ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya, ini disebabkan oleh masih&nbsp;&nbsp; rendahnya&nbsp;&nbsp; tingkat&nbsp;&nbsp; kesadaran&nbsp;&nbsp; pihak&nbsp;&nbsp; pengelola&nbsp;&nbsp; parkir&nbsp;&nbsp; atau wajib pajak dalam membayar pajak.</p> Baiq Ishariaty Wika Utary ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2025-05-08 2025-05-08 8 1 36 48 10.53977/wk.v8i1.2474 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK BINAAN https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2477 <p>Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak bagi setiap anak binaan pemasyarakatan, namun dalam be- berapa kasus pengajuan bebas tersebut sering menemui hambatan bahkan terdapat anak binaan yang gagal memperoleh bebas bersyarat yang menjadi haknya &nbsp;tersebut. &nbsp;Maka &nbsp;kemudian &nbsp;penelitian &nbsp;ini &nbsp;ditujukan guna mendapatkan informasi tentang factor apa saja yang mempengaruhi serta yang menjadi peng- hambat dalam pemberian bebas bersyarat (Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat) bagi anak binaan khususnya yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data dalam penelitian ini peneliti peroleh dengan melalui metode pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang mana kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis yang kemudian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis argumentatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor utama dalam bebas bersyarat bagi anak binaan adalah : 1) faktor internal, yaitu kelakuan anak tersebut saat berada didalam LPKA Lombok Tengah, dan 2) faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan masyarakat sekitar lokasi anak binaan berasal. Serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bebas bersyarat ini ada lah hambatan prosedural (faktor teknis) dan hambatan dari keluarga anak binaan yang lamban melengkapi dokumen bebas bersyarat anak binaan yang bersangkutan (faktor nonteknis).</p> I Made Jody Wardana Pidade I Nyoman Suarna Dwi Ratna Kamala Sari Lukman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2025-05-08 2025-05-08 8 1 49 60 10.53977/wk.v8i1.2477 PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA STUDI KASUS MASYARAKAT MULTIKULTUR DI LOMBOK https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/2478 <p>Gap penelitian ini menunjukkan pentingnya eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah konflik akibat segregasi sosial dan perbedaan agama di Lombok. Penelitian ini merupakan penilitian hukum empiris yang mempergunakan data utama berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat&nbsp; berdasarkan hasil observasi wawancara&nbsp; dan dokumentasi,&nbsp; dalam hal ini sebagai subyek&nbsp; yang dijadikan informan yakni tokoh&nbsp; masyarakat dan tokoh agama yang mendudukui jabatan di&nbsp; Forun kerukunan umat beragama{(FKUB). Penyelesaian konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat dimana permasalahan konflik itu terjadi. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Sehubungan dengan penyelesaian konflik pada masyarakat Lombok NTB dikenal adanya prisip-prinsip pokok penyelesaian konflik sebab dalam masyarakat Lombok tidak mengkehendaki putusan kalah menang dalam menyelesaikan suatu konflik, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian konflik itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing. Sebagai rekomendasi Untuk dapat menguatkan SKB tiga Mentri tersebut perlu di imlementasikan dalam bentuk Perda untuk pelaksanaan kegiatan yang melibtatkan&nbsp;&nbsp; umat&nbsp; beragama yang berbeda, seperti&nbsp; antara lain , acara Pujawali di Pure Lingsar&nbsp; pada&nbsp; saat sasih Keenam&nbsp; ,&nbsp; Sima krame dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan&nbsp;&nbsp; gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan&nbsp; wilayah tempat tinggal setempat</p> I Gusti Ayu Aditi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 2025-05-08 2025-05-08 8 1 61 73 10.53977/wk.v8i1.2478